Berita

Forum Bisnis Kaltim Post : Peluang Kerjasama Pemerintah-Swasta Kelola Aset Wisata Balikpapan (3)

Masalahnya; Belum Ada Regulasi Investasi

Pariwisata Kalimantan Timur | Rabu, 12 Februari 2014 - 14:34:04 WIB | dibaca: 3252 pembaca

Jika regulasi mendukung, pihak swasta saat ini telah mengelola aset wisata Balikpapan secara profesional. Nyatanya? 
 
DI TENGAH Forum Bisnis Kaltim Post yang berlangsung, Sabtu (8/2) lalu, pengusaha muda Balikpapan Gatot Koco menyampaikan uneg-uneg ketika ia gagal berinvestasi di sektor pariwisata Kota Minyak. Tahun 2012 lalu, ia mengaku siap menggelontorkan dana hingga Rp 30 miliar untuk memoles kawasan Pantai Manggar, Balikpapan Timur agar lebih elok dikunjungi wisatawan.

Konsep yang akan ia aplikasikan meniru gaya Sentosa Island di Singapura.

Selanjutnya, Gatot kala itu sudah menyiapkan site plan pengembangan Pantai Manggar. Hanya saja, rencananya untuk mendapatkan izin pengelolaan Pantai Manggar menemui jalan buntu.

“Pemkot dan DPRD Balikpapan beralasan belum ada regulasi mengenai konsep kerjasama aset wisata (Pantai Manggar, Red) tersebut,” sebut Gatot di tengah forum yang dimoderatori Manager Pro Bisnis Kaltim Post Lauhil Machfudz.

Padahal, tambah Gatot, untuk menyusun site plan rencana pengembangan Pantai Manggar tersebut Ia mesti mengeluarkan biaya hingga Rp 350 juta.

“Padahal niat kami kan baik, kami ingin membantu Pemerintah agar Pantai Manggar bisa dikelola secara profesional agar lebih bernilai jual dan memuaskan pengunjung yang datang. Tapi karena tidak mendapat izin, akhirnya rencana tersebut tak bisa terealisasi,” keluhnya.

Gatot juga menepis anggapan jika Pantai Manggar diswastakan maka tidak akan terjangkau lagi oleh masyarakat kelas bawah. Menurutnya tidak demikian. Sebab konsep yang ia tawarkan, kawasan komersialisasi hanya sebagian. Sisanya masih ruang terbuka bagi publik.

Ia berharap kepada Pemkot Balikpapan untuk mengkaji ulang prosedur izin pengelolaan aset wisata yang dimiliki agar swasta bisa mengambil peran.

Tujuannya sekadar meng-up grade aset wisata lokal agar lebih bernilai jual dari saat ini. “Apalagi kan kita tahu kalau alokasi APBD untuk pariwisata sangat kecil,” ucap Gatot.

Senada dengan Gatot Koco, Ketua BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Balikpapan Yulidar Ghani menilai mestinya pemerintah memberi peluang kepada swasta untuk mengelola aset wisata milik pemerintah.

“Pemerintah jangan terlalu kaku. Mesti ada kajian lagi sehingga memungkinkan swasta bisa masuk. Jangan seperti ini, kesannya kan tempat wisata terbengkalai karena dana yang dianggarkan juga minim,” ujarnya.

Selain Pantai Manggar, Yulidar menyebut beberapa situs sejarah yang ada di Balikpapan seperti Monumen dan Meriam di Gunung Meriam sangat memungkinkan untuk dikelola bersama swasta, pun demikian dengan objek wisata yang lain.

“Kami sebenarnya siap membantu. Hanya saja kan memang terbentur peraturan. Jadi kami berharap dilakukan kajian ulang sehingga ada celah bagi kami untuk ikut serta membangun dan mengelola,” harapnya.

Menanggapi usulan tersebut, Kepala Disporabudpar Oemy Facessly akan menampung masukan-masukan tersebut. Hanya saja Ia tak berani memberi kepastian, mengingat hal tersebut bukan merupakan domain instansi yang Ia pimpin.

“Intinya saya sangat berharap bantuan semua pihak untuk memajukan pariwisata Balikpapan. Setiap masukan akan kami terima, kita akan coba teruskan ke atas,” pungkasnya. 
 
sumber. kaltimpost.co.id 










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)